borneotogel88.org — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menghargai pernyataan Kementerian Hukum berkaitan pengurusan PMI. Pernyataan itu sesudah lakukan pengkajian berdasar AD/ART PMI.
“Karena itu desas-desus mengenai ada pengurus baru (di luar pengurusan JK) dapat diterangkan. Konsep PMI internasional ialah cuman satu PMI setiap negara, hingga saya anggap masalah dualisme kepimpinan sudah usai,” tutur JK diambil situs Antaranews.com.
Diketahui, JK kembali dipilih sebagai Ketua Umum mgo55 login PMI untuk ke-4 kali untuknya. Proses pemilihan dilaksanakan lewat Permufakatan Nasional (Munas), dengan keputusan yang diambil berdasar persetujuan bersama dalam permufakatan itu.
Dari hasil Munas memperlihatkan jika sebagian besar peserta PMI, sekitar 490 orang, pilih JK untuk memegang lagi sebagai Ketua Umum PMI masa 2024-2029.
Pemilihan yang berjalan pada Munas 22 PMI 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, dilaksanakan mekanisme aklamasi, yang memberikan peluang ke JK untuk memikul lagi amanah itu.
Keputusan yang sudah diputuskan oleh JK akan selekasnya dituruti pembangunan dan penentuan pengurus PMI sesuai bujet dasar dan bujet rumah tangga (AD/ART) PMI.
Walau pengurusannya sudah dianggap. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan jika kementeriannya belum mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan penentuan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
“Pemerintahan telah mengaku kepimpinan Pak JK sebagai pengurus resmi dari PMI, tetapi Kementerian Hukum belum memberi surat keputusan,” kata Supratman ke reporter di Gedung Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).
Hal itu, kata Supratman, karena Kemenkum belum mempunyai mekanisme feature registrasi perkumpulan pada aktivitas public. Ia menjelaskan, feature itu tetap diperkembangkan bersama Direktur Teknik IT.
“Karenanya, Direktorat Jenderal AHU melalui Direktur Badan Usaha dan Direktur Perdata itu kembali meningkatkan. Bersama Direktur Teknik IT,” katanya.
