borneotogel88.org – Rini Widyantini diberi tugas menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dia merupakan sosok pegawai negeri sipil (PNS) yang ditarik untuk dilantik menjadi Menteri PANRB dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Senin.
Nama Rini diumumkan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 20 0ktober 2024.
Berikut sosok Rini Widyantini, salah seorang menteri pengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Karier
Rini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965. Ia lulusan sarjana hukum di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar “Master of Public Management” di The Flinders University of South Australia.
Rini memulai karier di Kementerian PANRB sebagai analis kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada 2 Juli 1997.
Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2000; Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001; dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.
Pada 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian pada tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan pada 2010.
Kariernya terus menanjak, hingga pada 2011 sebagai Asisten Menteri PANRB Bidang Hukum, Deputi Bidang Kelembagaan pada 2012 dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.
Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022 di bawah kepemimpinan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
Peran
Selama bekerja di Kementerian PANRB, Rini Widyantini memainkan peran penting dalam beberapa aspek kunci birokrasi.
Salah satu peran utamanya adalah memimpin pengembangan integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien.
Ini dilakukan selama masa jabatannya sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022, di mana ia berfokus pada penguatan sistem digital melalui program “Satu Data” untuk memperbaiki tata kelola internal kementerian.
Rini juga berperan dalam memperkenalkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih gesit dan responsif.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, di mana ia berperan dalam pengembangan struktur kelembagaan yang lebih efisien dan mempercepat berbagai program reformasi birokrasi di Indonesia.
