news

SK Bupati Berkaitan Tambang Diputus Tata Usaha Negara

borneotogel88.org — Kasus SK Bupati berkaitan pertambangan di wilayah cuma dapat ditetapkan oleh Tata Usaha Negara (TUN). Selainnya TUN tidak dapat memutuskan permasalahan SK Bupati itu karena diberikan ke TUN untuk memutuskan kasus itu.

“Pengadilan Negeri (PN) tidak dapat memutuskan SK Bupati itu, hingga SK Bupati itu cuma dapat diatasi dan diputus oleh TUN . Maka, cuma TUN yang dapat memutuskan apa SK Bupati itu menyalahi UU Minerba atau mungkin tidak,” kata Guru Besar Kampus Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nugroho pada reporter, Senin (7/10/2024).

Menurut dia, cuma TUN yang dapat memutuskan bersalah tidaknya, atau menyalahi tidaknya SK Bupati itu menyalahi UU Minerba atau mungkin tidak. “Jika pemgadilan tidak dapat. Cuma TUN yang dapat putus,” katanya.

Awalnya di awal tahun 2024 ini, Centre for Local and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Kampus Islam Indonesia (FH UII) sudah melangsungkan eksaminasi kasasi MA atas kasus yang menangkap Mardani H Maming. Mardani Maming ialah bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut.

Minimal dari 10 eksaminator yang datang mengaitkan jika perlakuan Mardani Maming yang keluarkan SK Bupati Nomor 296/2011 mengenai Kesepakatan Penyerahan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT BKPL ke PT PCN, mematuhi ketentuan. Salah satunya eksaminator sekalian editor Mahrus Ali memandang etika pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Minerba itu diperuntukkan ke pemegang IUP, tidak pada kedudukan Bupati.

“Sepanjang persyaratan dalam ketetapan itu tercukupi, karena itu perubahan IUP dibolehkan,” kata pendidik Hukum Pidana FH UII tersebut. Sementara Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII, Ridwan menjelaskan, permintaan perubahan IUP-OP itu tidak butuh menyertakan persyaratan administrasi, tehnis, lingkungan, dan keuangan.

Diketahui, pengadilan tingkat pertama nantinya sudah memvonis Mardani H Maming bersalah dan harus jalani kehidupan di bui sepanjang sepuluh tahun, dan denda Rp500 juta. Bekas Ketua Himpunan pebisnis Muda Indonesia (HIPMI) ini, bisa dibuktikan terima suap atas penerbitan SK Peralihan IUP OP dari PT Bangun Kreasi Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN).

Dikutip dari situs Kepaniteraan MA, permintaan PK Mardani Maming teregister bernomor kasus: 1003 PK/Pid.Sus/2024. Sekarang ini PK Mardani H Maming dengan status proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

admin

Recent Posts

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Maya Matono jadi Dirut InJourney

borneotogel88.org – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi mengesahkan Maya Watono…

2 days ago

Temui Sama persis Solo, Malut United Senang Dapat Bermain di Kandang Sendiri

borneotogel88.org - Malut United untuk pertamanya kali akan main di kandangnya sendiri saat melayani Sama…

3 days ago

Hasil UEFA Nations League: Belanda-Jerman Ketahan, Gyokeres Curi Perhatian

borneotogel88.org  - Serangkaian pertandingan matchday ke enam UEFA Nations League 2024-2025 bersambung lagi pada Selasa…

4 days ago

Beskal Datangkan Pakar di Sidang PK, Jessica Wongso Walk Out

borneotogel88.org  -- Terpidana kasus pembunuhan merencanakan Jessica Kumala Wongso walk out dari sidang karena beskal…

5 days ago

Ditanyakan Rano Masalah Kerusakan Ekosistem Jawa Barat, Dharma Pongrekun Langsung Melihat ke Ridwan Kamil

borneotogel88.org  - Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, melihat ke calon gubernur Jakarta…

6 days ago

Said Didu: Lawan Kita Saat ini Bukan Jokowi

borneotogel88.org -- Kehadiran oligarki sepanjang sepuluh tahun pemerintah Joko Widodo, yang tetap bersambung sampai sekarang…

7 days ago