news

SK Bupati Berkaitan Tambang Diputus Tata Usaha Negara

borneotogel88.org — Kasus SK Bupati berkaitan pertambangan di wilayah cuma dapat ditetapkan oleh Tata Usaha Negara (TUN). Selainnya TUN tidak dapat memutuskan permasalahan SK Bupati itu karena diberikan ke TUN untuk memutuskan kasus itu.

“Pengadilan Negeri (PN) tidak dapat memutuskan SK Bupati itu, hingga SK Bupati itu cuma dapat diatasi dan diputus oleh TUN . Maka, cuma TUN yang dapat memutuskan apa SK Bupati itu menyalahi UU Minerba atau mungkin tidak,” kata Guru Besar Kampus Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nugroho pada reporter, Senin (7/10/2024).

Menurut dia, cuma TUN yang dapat memutuskan bersalah tidaknya, atau menyalahi tidaknya SK Bupati itu menyalahi UU Minerba atau mungkin tidak. “Jika pemgadilan tidak dapat. Cuma TUN yang dapat putus,” katanya.

Awalnya di awal tahun 2024 ini, Centre for Local and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Kampus Islam Indonesia (FH UII) sudah melangsungkan eksaminasi kasasi MA atas kasus yang menangkap Mardani H Maming. Mardani Maming ialah bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut.

Minimal dari 10 eksaminator yang datang mengaitkan jika perlakuan Mardani Maming yang keluarkan SK Bupati Nomor 296/2011 mengenai Kesepakatan Penyerahan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT BKPL ke PT PCN, mematuhi ketentuan. Salah satunya eksaminator sekalian editor Mahrus Ali memandang etika pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Minerba itu diperuntukkan ke pemegang IUP, tidak pada kedudukan Bupati.

“Sepanjang persyaratan dalam ketetapan itu tercukupi, karena itu perubahan IUP dibolehkan,” kata pendidik Hukum Pidana FH UII tersebut. Sementara Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII, Ridwan menjelaskan, permintaan perubahan IUP-OP itu tidak butuh menyertakan persyaratan administrasi, tehnis, lingkungan, dan keuangan.

Diketahui, pengadilan tingkat pertama nantinya sudah memvonis Mardani H Maming bersalah dan harus jalani kehidupan di bui sepanjang sepuluh tahun, dan denda Rp500 juta. Bekas Ketua Himpunan pebisnis Muda Indonesia (HIPMI) ini, bisa dibuktikan terima suap atas penerbitan SK Peralihan IUP OP dari PT Bangun Kreasi Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN).

Dikutip dari situs Kepaniteraan MA, permintaan PK Mardani Maming teregister bernomor kasus: 1003 PK/Pid.Sus/2024. Sekarang ini PK Mardani H Maming dengan status proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

admin

Recent Posts

Bernardo Tavares meminta PSM Makassar masih tetap cermati Madura United

borneotogel88.org - Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares minta PSM Makassar untuk selalu waspada Madura United…

4 hours ago

Esok, Pj Gubernur Alternatif Heru Budi Akan Dikukuhkan

borneotogel88.org  - Pengukuhan penjabat Gubernur Jakarta yang gantikan Heru Budi Hartono akan dilakukannya esok, Jumat…

1 day ago

Profile Behram Abduweli, Etnis Uighur Pembuat Gol ke Gawang Maarten Paes

borneotogel88.org - Tim nasional Indonesia harus terima kekalahan 1-2 waktu berkunjung ke basis China pada…

2 days ago

Widiyanti Wardhana Calon Menteri Prabowo, Saham TLDN Terbang 17%

borneotogel88.org  - Emiten perkebunan dan pemrosesan sawit yaitu PT Panutan Sempurna Agro Tbk (TLDN) terlihat…

3 days ago

Kylian Mbappe Nglayap ke Kelab Malam saat Tim nasional Prancis Bermain

borneotogel88.org - Awak tim nasional Prancis beramai-ramai bela Kylian Mbappe di tengah-tengah rumor tidak enak…

5 days ago

Bayi 19 Bulan di Malaysia Teridentifikasi Kanker Ovarium

borneotogel88.org -- Seorang bayi berumur 19 bulan di Malaysia didiagnosa menanggung derita kanker ovarium, penyakit…

6 days ago