Kemenag definisikan taktik dongkel kualitas perguruan tinggi Islam swasta

borneotogel88.org – Dilansir dari situs slot gacor mgo777, Kementerian Agama sedang merangkum taktik untuk mengangkat kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), yang banyaknya sekarang ini capai 800-an.

“Kita punyai 800 lebih PTKIS, ini memvisualisasikan begitu besarnya kontributor APK (Angka Keterlibatan Kasar) yang sudah dimainkan untuk ikut serta memberi afirmasi pendidikan tinggi untuk beberapa peserta didik kita,” tutur Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Suyitno di Jakarta, Kamis.

Suyitno menjelaskan grand desain yang dirumuskan harus sesuai fungsi dan tugas dari pendidikan tinggi.

Sekarang ini satu diantara konsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ialah memberikan fasilitas legalisasi untuk perguruan tinggi dan ini tidak bisa ditawar-tawar.

“Maknanya jika tidak legalisasi ya tentu mati, automatis sajalah kurang lebih begitu. Karena ini opsinya, tidak ada lainnya, ini bukanlah sebuah opsional tapi sebuah pilihan kata yang disebut keperluan dari sebuah lembaga, sebuah perguruan tinggi,” katanya.

Disamping itu, katanya, Menag berulang-kali memberi instruksi supaya semua PTKI Negeri (PTKIN) dan PTKIS untuk selalu meriset yang berpengaruh untuk warga. Disamping itu, ada sesuatu hal sebagai konsentrasi Menag, satu diantaranya ialah tersangkut toleran.

“Ini berulang-kali beliau berikan. Pengokohan toleran lewat yang beliau sebutkan dengan kurikulum berbasiskan cinta. Kenapa ini penting, di tengah kita masih tetap ada toleran semu, toleran yang berbasiskan koeksistensi,” katanya.

Dalam pada itu, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Sahiron menjelaskan faksinya sudah mengeluarkan surat selebaran jika dosen DPK (ditempatkan kerja di perguruan tinggi swasta) masih tetap dapat mengajarkan di PTKIS.

“Jika DPK itu tetap bisa masih tetap ada di PTKIS masing-masing, kami menyarankan agar rektor-rektor tidak ambil ke PTKIN masing-masing . Maka, masih tetap ada di PTKIS tapi kelak prosesnya kita benahi agar sesuai ketentuan,” kata Sahiron.

Hak-hak dosen DPK, kata Sahiron, harus terus jadi perhatian, khususnya jadi perhatian oleh rektornya. “Karena, contohnya ada SKP pertiga bulan, itu kan perguruan tinggi swasta tidak dapat tanda-tangani dan tidak dapat memandang. Karena itu yang memandang rektornya dan harus benar-benar dengan suka hati memberi penilaian,” kata Sahiron.