Gibran Menghargai PDI-P yang Mengeluarkannya

borneotogel88.org  – Wakil Presiden (Wakil presiden) Gibran Rakabuming Raka hargai keputusan mgo55 serta  PDI-P yang mengeluarkan dianya.

Adapun Gibran dikeluarkan PDI-P karena tidak memberikan dukungan Ganjar Pranowo di Pemilihan presiden 2024.

“Ya kami hargai dan hargai keputusan partai,” tutur Gibran saat dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Gibran sampaikan, akan konsentrasi dalam menolong pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga tidak mau menjawab lebih jauh apa akan selekasnya bertambat ke partai lain atau mungkin tidak.

“Nantikan saja,” katanya.

PDI-P sah mengeluarkan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai kadernya. Pemberhentian itu tercantum pada Surat Keputusan Nomor: 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

Dalam surat keputusan itu, ada beberapa argumen mengapa PDI-P mengeluarkan Gibran. Di point nomor 8, Gibran disebutkan sudah menyalahi AD/ART yang berjalan di PDI-P.

Gibran yang waktu itu tetap memegang Wali Kota Solo semestinya memberikan dukungan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pemilihan presiden 2024.

Tetapi, PDI-P memandang Gibran tidak taat pada perintah mereka.

“Jika sebenarnya sikap, perlakuan, dan perlakuan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI-P yang diberikan tugas oleh partai sebagai Wali Kota Surakarta sudah menyalahi AD/ART partai tahun 2019, dan kaidah dan disiplin partai dengan tidak menaati keputusan dpp partai berkaitan support calon presiden dan calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang digotong oleh PDI-P pada Pemilu 2024,” tulis point 8, diambil Senin (16/12/2024).

PDI-P menjelaskan, Gibran malah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di Pemilihan presiden 2024. Menurutnya, penyalonan Gibran lewat interferensi kekuasaan.

PDI-P putuskan Gibran sudah lakukan pelanggaran berat atas perbuatannya tersebut.

“Dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari parpol lain (Konsolidasi Indonesia Maju) hasil interferensi kekuasaan pada Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran kaidah dan disiplin partai, digolongkan sebagai pelanggaran berat,” ucapnya.